PEMEGANG KARTU BPJS BINGUNG SOAL KIS

 Pemegang kartu Badan Pengelola Jaminan Sosial merasa bingung dengan diberlakukannya Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh pemerintah saat ini. Warga mempertanyakan kelangsung kartu BPJS dan proses pemindahan kartu ke KIS. Warga juga mempertanyakan, persyaratan warga yang tertanggung KIS

“ Kan selama ini ada kabar kalau kartu BPJS tidak berlaku lagi karena diganti dengan KIS. Nah, kami sebagai warga bingung  bagaimana proses pergantian dan tata caranya. Terus apakah semua warga

CIANJUR [BS],-pemegang kartu BPJS akan menjadi tangungan kartu KIS?” cetus Daniel salah seorang warga kelurahan Sayang saat ditemui di RSUD Cianjur, Selasa (11/14) kemarin.

Daniel menambahkan, dirinya sengaja datang ke kantor BPJS yang berada di lingkungan RSUD Cianjur untuk mempertanyakan masalah tersebut. Namun sayang, kata Daniel, tidak ada satupun pihak dari BPJS yang bisa dimintai keterangannya.

“Masalah ini kan penting bagi saya dan warga lainnya, sehingga tahu aturan yang berlaku saat ini tentang BPJS. Jangan sampai warga seperti saya menjadi bingung dan akhirnya hanya bisa menunggu saja tanpa kepastian,” tambahnya.

Daniel mengungkapkan, jika memang warga pemegang kartu BPJS tidak otomatis menjadi tertanggung dalam KIS maka seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi.

“Kami juga berharap jangan sampai KIS ini disalahgunakan sehingga tidak tepat sasaran,” tandasnya.

Masalah ini kan penting bagi saya dan warga lainnya, sehingga tahu aturan yang berlaku saat ini tentang BPJS. Jangan sampai warga seperti saya menjadi bingung dan akhirnya hanya bisa menunggu saja tanpa kepastian

Sementara sejumlah keluarga pasien yang ada di RSUD Cianjur, juga mengungkapkan hal yang sama. Setelah diberlakukannya KIS oleh pemerintah pusat, warga yang mempergunakan BPJS sebagai kartu berobat mengaku bingung dan resah dengan nasib mereka.

Sebagaimana diketahui, 2 minggu setelah pelantikan Presiden Joko Widodo meresmikan terbitnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera(KKS). Namun terbitnya kartu-kartu tersebut menimbulkan polemik karena muncul sekonyong-konyong tanpa proses sosialisasi dan tumpang tindih dengan program pemerintahan sebelumnya berupa Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Sementara  Masyarakat (BLSM) .

Kalangan yang kritis menyoroti masalah ini mengkhawatirkan niat baik Presiden akan menuai permasalahan di masyarakat karena minimnya sosialisasi. Bukan tidak mungkin akan timbul kebingungan, gejolak dan konflik antara masyarakat dan lembaga-lembaga pelayanan masyarakat seperti Rumah Sakit dan Puskesmas